Tentang DISKOMINFO pecalungan

Profil Dinas

DISKOMINFO pecalungan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian di pecalungan, sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah pecalungan, dinas ini berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), menjamin keterbukaan informasi publik, mengelola infrastruktur TIK, serta menjaga keamanan informasi pemerintah daerah.

Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, DISKOMINFO pecalungan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

• Pengelolaan Komunikasi Publik, Diseminasi informasi, media center, publikasi kegiatan, dan kontra hoaks.
• Keterbukaan Informasi (PPID), Pelayanan informasi publik dan pengelolaan dokumentasi sesuai UU KIP.
• Infrastruktur & Aplikasi (SPBE), Pengelolaan jaringan, data center, aplikasi pemerintah, dan WiFi publik.
• Persandian & Keamanan Informasi, Pengamanan informasi, persandian, dan keamanan siber pemerintah daerah.
• Statistik Sektoral, Penyediaan dan pengelolaan data statistik sebagai dasar perencanaan pembangunan pecalungan.

Sejarah Singkat

DISKOMINFO pecalungan terbentuk seiring kebutuhan transformasi digital pemerintahan di pecalungan. Tuntutan keterbukaan informasi, pelayanan publik berbasis elektronik, dan keamanan data menuntut lembaga khusus yang fokus pada komunikasi dan informatika.

Seiring penataan kelembagaan perangkat daerah dan diberlakukannya kebijakan SPBE, urusan ini dikelola secara terpadu melalui DISKOMINFO pecalungan. Tujuannya: mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan melayani masyarakat pecalungan secara digital.

Cakupan Pelayanan

DISKOMINFO pecalungan melayani masyarakat dan perangkat daerah di pecalungan, dengan fokus pada:

• Masyarakat yang membutuhkan informasi publik (PPID)
• Masyarakat yang menyampaikan pengaduan layanan publik (LAPOR!)
• Perangkat daerah pengguna aplikasi dan jaringan pemerintah
• Pengamanan informasi dan data pemerintah daerah
• Penyediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan
• Publikasi dan diseminasi informasi kegiatan pemerintah